Inilah 27 BUMN Yang Dapatkan Kucuran PMN Rp37,2 Triliun

Komisi VI DPR menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) untuk 27 badan usaha milik negara atau BUMN dalam RAPBN-P 2015 senilai Rp37,276 triliun dengan berbagai catatan dan rekomendasi.

Kucuran dana sebesar Rp37,276 triliun terdiri atas Rp36,07 triliun dalam bentuk PMN tunai dan Rp1,206 triliun nontunai.

Ke-27 BUMN yang mendapat kucuran dana tersebut yaitu :
PT Angkasa Pura – Rp2 triliun
PT ASDP Indonesia Ferry Rp1 triliun
PT Pelni Rp500 miliar
PT Hutama Karya Rp3,6 triliun
Perum Perumnas Rp2 triliun
PT Waskita Karya Tbk Rp3,5 triliun
PT Adhi Karya Tbk Rp1,4 triliun
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Rp3,5 triliun
PT Permodalan Nasional Madani Rp1 triliun.

PT Garam Rp300 miliar
Perum Bulog Rp3 triliun
PT Pertani Rp470 miliar
PT Sang Hyang Seri Rp400 miliar
PT Perikanan Nusantara Rp200 miliar
Perum Perikanan Indonesia Rp300 miliar
PT Dirgantara Indonesia Rp400 miliar
PT Dok Perkapalan Surabaya Rp200 miliar PT Dok Kodja Bahari Rp900 miliar
PT Industri Kapal Indonesia Rp200 miliar.

PT Aneka Tambang Tbk Rp3,5 triliun
PT Pindad Rp700 miliar
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp2,75 miliar, PT Perusahaan Pengelola Aset Rp2 triliun
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Rp250 miliar
PT Pelindo VI Rp2 triliun
PT Krakatau Steel Tbk Rp956 miliar
PT Bahana PUI Rp250 miliar.

Sebanyak delapan BUMN yang tidak mendapat PMN atau ditolak yaitu:
PT Bank Mandiri Tbk
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)
PT Djakarta Lloyd
lima PTPN yakni VII, IX, X, XI, XII
ditolak mendapatkan PMN langsung, namun dialihkan kepada PTPN III yang merupakan induk usaha (holding) BUMN Perkebunan.

Wakil Ketua Komisi VI Azman Azam mengatakan, pemberian persetujuan suntikan PMN tersebut sudah melalui pembahasan mendalam yang dikaitkan dengan pendalaman pada rencana bisnis yang disampaikan perseroan.

Meski begitu, ujar Azam, pemberian PMN tersebut didasarkan pada 10 rekomendasi yang harus dijalankan perusahaan, seperti PMN tidak digunakan untuk membayar utang perusahaan, penggunaannya dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah.
Ditekankan juga agar BUMN penerima PMN harus menerapkan GCG. Perlu pengawasan secara ketat atas penggunaan PMN agar sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan pada Komisi VI, dalam pemberian PMN tersebut harus mendapat tindak lanjut dan penyelesaian temuan BPK RI untuk 14 BUMN.

Sementara itu Menteri BUMN mengatakan tidak mempermasalahkan adanya BUMN yang mendapat penolakan karena Dewan lebih mengutamakan keberlangsungan program infrastruktur.

Namun, Kementerian BUMN melihat masih ada ruang untuk mengusulkan adanya tambahan PMN kepada tiga BUMN, yaitu PT Askrindo, Perum Jamkrindo dan PT PLN.
(Ipotnews)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>