Category Archives: News

6 Langkah Jokowi Supaya Rupiah ‘Perkasa’

Pemerintahan Jokowi akhirnya mengumumkan paket kebijakan ekonomi, untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit). Meski begitu, paket kebijakan ini baru akan berjalan pada akhir April 2015.

Menteri-menteri Kabinet Kerja mengumumkan paket kebijakan ekonomi perdana pemerintahan Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/3/2015). Hadir dalam pengumuman ini adalah Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Pariwisata Arief Yahya, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

1) Kebijakan pertama adalah terkait insentif pajak. Ada pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) atau tax allowance bagi perusahaan yang menahan dividennya dan melakukan reinvestasi.

Tax allowance untuk perusahaan yang investasi dividen di Indonesia, perusahaan yang ciptakan lapangan kerja, perusahaan yang export oriented, dan perusahaan yang investasi di research and development.

Insentif pajak lainnya adalah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri galangan kapal. Tujuannya adalah untuk menekan biaya logistik.

2) Kebijakan kedua adalah terkait bea masuk untuk mengurangi impor dan melindungi industri dalam negeri.

Kebijakan tentang Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap produk impor yang unfair trade. Dalam rangka melindungi industri dalam negeri.

3) Kebijakan ketiga adalah, pembebasan visa bagi wisatawan asing dari 30 negara. Dengan begitu, Indonesia sudah membebaskan visa bagi turis dari 45 negara.

4) Kebijakan keempat adalah, kewajiban pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) sebanyak 15% untuk Solar.

5) Kelima adalah kewajiban menggunakan Letter of Credit (L/C) untuk produk-produk sumber daya alam. Misalnya batu bara, migas, atau minyak sawit mentah (CPO). Namun, pemerintah memberi pengecualian bagi kontrak-kontrak jangka panjang.

6) Keenam adalah, pembentukan perusahaan reasuransi domestik. Menurut Sofyan, reasuransi adalah salah satu penyumbang defisit transaksi berjalan.

Menurut Sofyan, paket kebijakan ini akan efektif berlaku sekitar akhir April 2015. Butuh proses administrasi dan sebagainya, mungkin baru berlaku akhir bulan depan.

http://finance.detik.com/read/2015/03/16/183536/2860321/4/6-langkah-jokowi-supaya-rupiah-perkasa-

APBNP Pertama Jokowi Senilai Rp 1.984,1 Triliun Disetujui DPR

DPR akhirnya menyelesaikan rapat paripurna untuk menyetujui RAPBNP menjadi Undang-Undang APBNP 2015 yang berlangsung hari ini, Jumat (13/2). APBNP tersebut menjadi anggaran pertama di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang disetujui politikus Senayan.
APBNP Tahun 2015 juga dilandasi pertimbangan atas usulan pemerintah untuk melakukan beberapa perubahan kebijakan fiskal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas APBN sebagai instrumen pendorong pertumbuhan dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan, serta upaya untuk meningkatkan efisiensi APBN.

Dalam APBNP 2015 juga disepakati asumsi makro yang ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini, prospek perekonomian global serta domestik.

Berikut asumsi makro APBNP 2015:

* Pertumbuhan ekonomi 5,7 persen
* Inflasi 5 persen
* Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan 6,2 persen
* Nilai tukar rupiah Rp 12.500 per dolar Amerika Serikat
* Harga minyak Indonesia (ICP) US$ 60 per barel
* Lifting minyak 825 ribu barel per hari
* Lifting gas 1,22 juta barel setara minyak per hari

* Penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.761,6 triliun. Berarti ada defisit Rp 222,5 triliun atau 1,9 persen dari PDB.
* Penerimaan negara dari pajak non migas ditargetkan Rp 1.439,7 triliun. ‎Dengan tax ratio 13,69 persen.

* Semen‎tara target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batubara (minerba) ditargetkan Rp 52,2 triliun, PNBP sektor kehutanan Rp 4,7 triliun, PNBP sektor perikanan Rp 578,8 miliar, dan PNBP Kemenhumham Rp 4,26 triliun.

* Untuk subsidi energi, yang dialokasikan adalah untuk bahan bakar minyak, elpiji Rp 64,6 triliun dan subsidi listrik Rp 73 triliun. Suntikan modal atau penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN ditetapkan Rp 64,82 triliun.

(CNN Indonesia)

Global Bond Bank

BBTN : Bank tabungan to issue 11.9 T rupiah bonds ; OJK

BNII : bank international indonesia to issue 8.4T rupiah bonds ; OJK

BNGA : Bank cimb niaga to issue 6.9T rupiah bonds ; OJK

BBRI : Bank rakyat to sell global bonds equivalent to 5.8T rupiah ; OJK

BBNI : bank negara indonesia plans global bond to raise 6T rupiah ; OJK

Indonesia regulator target 2015 bank loan growth at 16.4% YoY.

source : bbm

Inilah 27 BUMN Yang Dapatkan Kucuran PMN Rp37,2 Triliun

Komisi VI DPR menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) untuk 27 badan usaha milik negara atau BUMN dalam RAPBN-P 2015 senilai Rp37,276 triliun dengan berbagai catatan dan rekomendasi.

Kucuran dana sebesar Rp37,276 triliun terdiri atas Rp36,07 triliun dalam bentuk PMN tunai dan Rp1,206 triliun nontunai.

Ke-27 BUMN yang mendapat kucuran dana tersebut yaitu :
PT Angkasa Pura – Rp2 triliun
PT ASDP Indonesia Ferry Rp1 triliun
PT Pelni Rp500 miliar
PT Hutama Karya Rp3,6 triliun
Perum Perumnas Rp2 triliun
PT Waskita Karya Tbk Rp3,5 triliun
PT Adhi Karya Tbk Rp1,4 triliun
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Rp3,5 triliun
PT Permodalan Nasional Madani Rp1 triliun.

PT Garam Rp300 miliar
Perum Bulog Rp3 triliun
PT Pertani Rp470 miliar
PT Sang Hyang Seri Rp400 miliar
PT Perikanan Nusantara Rp200 miliar
Perum Perikanan Indonesia Rp300 miliar
PT Dirgantara Indonesia Rp400 miliar
PT Dok Perkapalan Surabaya Rp200 miliar PT Dok Kodja Bahari Rp900 miliar
PT Industri Kapal Indonesia Rp200 miliar.

PT Aneka Tambang Tbk Rp3,5 triliun
PT Pindad Rp700 miliar
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp2,75 miliar, PT Perusahaan Pengelola Aset Rp2 triliun
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Rp250 miliar
PT Pelindo VI Rp2 triliun
PT Krakatau Steel Tbk Rp956 miliar
PT Bahana PUI Rp250 miliar.

Sebanyak delapan BUMN yang tidak mendapat PMN atau ditolak yaitu:
PT Bank Mandiri Tbk
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)
PT Djakarta Lloyd
lima PTPN yakni VII, IX, X, XI, XII
ditolak mendapatkan PMN langsung, namun dialihkan kepada PTPN III yang merupakan induk usaha (holding) BUMN Perkebunan.

Wakil Ketua Komisi VI Azman Azam mengatakan, pemberian persetujuan suntikan PMN tersebut sudah melalui pembahasan mendalam yang dikaitkan dengan pendalaman pada rencana bisnis yang disampaikan perseroan.

Meski begitu, ujar Azam, pemberian PMN tersebut didasarkan pada 10 rekomendasi yang harus dijalankan perusahaan, seperti PMN tidak digunakan untuk membayar utang perusahaan, penggunaannya dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah.
Ditekankan juga agar BUMN penerima PMN harus menerapkan GCG. Perlu pengawasan secara ketat atas penggunaan PMN agar sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan pada Komisi VI, dalam pemberian PMN tersebut harus mendapat tindak lanjut dan penyelesaian temuan BPK RI untuk 14 BUMN.

Sementara itu Menteri BUMN mengatakan tidak mempermasalahkan adanya BUMN yang mendapat penolakan karena Dewan lebih mengutamakan keberlangsungan program infrastruktur.

Namun, Kementerian BUMN melihat masih ada ruang untuk mengusulkan adanya tambahan PMN kepada tiga BUMN, yaitu PT Askrindo, Perum Jamkrindo dan PT PLN.
(Ipotnews)

Kabinet KERJA JOKOWI-JK

Berikut susunan kabinet selengkapnya:

Presiden RI : Joko Widodo Wakil Presiden RI : M Jusuf Kalla

1. Menteri Sekretaris Negara : Praktino.

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago

3. Menko Bidang Kemaritiman : Indroyono Soesilo

4. Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan

5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti

6. Menteri Pariwisata : Arief Yahya

7. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral: Sudirman Said

8. Menko Bidang Polhukam : Tedjo Edy Purdijatno

9. Menteri Dalam Negeri : Tjahjo Kumolo

10. Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi

11. Menteri Pertahanan : Ryamizard Ryacudu

12. Menteri Hukum dan HAM : Yasonna H Laoly

13. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara

14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi

15. Menko Bidang Perekonomian: Sofjan Djalil

16. Menteri Keuangan : Bambang Brodjonegoro

17. Menteri BUMN : Rini M Soemarno

18. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga

19. Menteri Perindustrian : M Saleh Husin

20. Menteri Perdagangan : Rachmat Gobel

21. Menteri Pertanian : Amran Sulaiman

22. Menteri Ketenagakerjaan : Hanif Dhakiri

23. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono

24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya

25. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan

26. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani

27. Menteri Agama : Lukman Hakim Saefuddin

28. Menteri Kesehatan : Nila F Moeloek

29. Menteri Sosial : Khofifah Indar Parawansa

30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohanan Yambise

31. Menteri Kebudayaan dan Pedidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan

32. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi : M Nasir

33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi

34. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja’far

Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT