Category Archives: News

Persetujuan Buyback Saham

Breaking News

JK Instruksikan BuyBack Saham

Sabtu , 22 Agustus 2015
Editor : Sofyan winarto

Jakarta – Jusuf Kalla akan panggil Rini soewandi untuk menginstruksikan BUMN yang sudah melantai di bursa untuk melakukan Buyback saham.Jusuf Kalla meyakinkan bahwa ekonomi Indonesia tidak akan terpuruk seperti krisis 1998 di mana kala itu bersumber pada Bank yg dipakai oleh pemiliknya sendiri. Ini sangat beda,karena bank kita kuat. Untuk itu pemerintah mendukung Bumn yang mempunyai likuiditas dan sahamnya telah terpuruk untuk segera melakukan Buy Back.

Selain itu Jamsostek jg di libatkan dalam program ini. Hal ini sesuai kesepakatan bersama OJK guna menindak lanjuti penurunan saham akhir2 ini. OJK telah resmi menerbitkan Buy Back tanpa RUPS yang berlaku mulai pekan depan. Pihak Bei menyambut positif peraturan ini dan akan segera menghimbau emiten swasta yang lain untuk berpartisipasi. Sebelumnya Direktur komunikasi OJK, M Jufrin mengatakan OJK telah bertemu dengan 200 emiten

Menteri Keuangan ,Bambang Brodjo mengatakan gejolak market dan nilai rupiah sudah irasional karena tidak menciptakan foundamental dan Bank Indonesia juga telah menyiapkan langkah2 untuk menjaga Rupiah dengan melakukan intervensi dan pinjaman likuiditas bank central China, Korea dan Jepang yg sewaktu2 bisa di pakai dalam menjaga gejolak market. Menteri keuangan berharap langkah Buyback ini adalah langkah utama pemerintah dan masih ada kebijakan lainnya yang akan membuat stimulus perekonomian lainnya.


Source : copasan bbm

Agenda Ekonomiag

AGENDA EMITEN & EKONOMI :
 
25 Mei
• CumDate Deviden KLBF Rp.19
• RUPS : ESSA
• PublicExpose : MAPI, PYFA

26 Mei
• CumDate Deviden FASW Rp.15
• CumDate Deviden MLBI Rp. 138
• CumDate Deviden MYOH US$0,00363
• CumDate Deviden SILO Rp.5,2
• CumDate Deviden SMCB Rp.31

• PublicExpose : BBKP, MIDI, MREI, SMDR

27 Mei
• CumDate Deviden ACES Rp.16
• CumDate Deviden BMTR Rp.25
• CumDate Deviden DNET Rp.2
• CumDate Deviden GEMA Rp.7
• CumDate Deviden MKPI Rp.223,7
• CumDate Deviden MNCN Rp.63
• CumDate Deviden PGLI Rp.2
• CumDate Deviden SQBB Rp.16000
• CumDate Deviden SQBI Rp.16000


6 Langkah Jokowi Supaya Rupiah ‘Perkasa’

Pemerintahan Jokowi akhirnya mengumumkan paket kebijakan ekonomi, untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit). Meski begitu, paket kebijakan ini baru akan berjalan pada akhir April 2015.

Menteri-menteri Kabinet Kerja mengumumkan paket kebijakan ekonomi perdana pemerintahan Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/3/2015). Hadir dalam pengumuman ini adalah Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Pariwisata Arief Yahya, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

1) Kebijakan pertama adalah terkait insentif pajak. Ada pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) atau tax allowance bagi perusahaan yang menahan dividennya dan melakukan reinvestasi.

Tax allowance untuk perusahaan yang investasi dividen di Indonesia, perusahaan yang ciptakan lapangan kerja, perusahaan yang export oriented, dan perusahaan yang investasi di research and development.

Insentif pajak lainnya adalah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri galangan kapal. Tujuannya adalah untuk menekan biaya logistik.

2) Kebijakan kedua adalah terkait bea masuk untuk mengurangi impor dan melindungi industri dalam negeri.

Kebijakan tentang Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap produk impor yang unfair trade. Dalam rangka melindungi industri dalam negeri.

3) Kebijakan ketiga adalah, pembebasan visa bagi wisatawan asing dari 30 negara. Dengan begitu, Indonesia sudah membebaskan visa bagi turis dari 45 negara.

4) Kebijakan keempat adalah, kewajiban pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) sebanyak 15% untuk Solar.

5) Kelima adalah kewajiban menggunakan Letter of Credit (L/C) untuk produk-produk sumber daya alam. Misalnya batu bara, migas, atau minyak sawit mentah (CPO). Namun, pemerintah memberi pengecualian bagi kontrak-kontrak jangka panjang.

6) Keenam adalah, pembentukan perusahaan reasuransi domestik. Menurut Sofyan, reasuransi adalah salah satu penyumbang defisit transaksi berjalan.

Menurut Sofyan, paket kebijakan ini akan efektif berlaku sekitar akhir April 2015. Butuh proses administrasi dan sebagainya, mungkin baru berlaku akhir bulan depan.

http://finance.detik.com/read/2015/03/16/183536/2860321/4/6-langkah-jokowi-supaya-rupiah-perkasa-

APBNP Pertama Jokowi Senilai Rp 1.984,1 Triliun Disetujui DPR

DPR akhirnya menyelesaikan rapat paripurna untuk menyetujui RAPBNP menjadi Undang-Undang APBNP 2015 yang berlangsung hari ini, Jumat (13/2). APBNP tersebut menjadi anggaran pertama di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang disetujui politikus Senayan.
APBNP Tahun 2015 juga dilandasi pertimbangan atas usulan pemerintah untuk melakukan beberapa perubahan kebijakan fiskal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas APBN sebagai instrumen pendorong pertumbuhan dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan, serta upaya untuk meningkatkan efisiensi APBN.

Dalam APBNP 2015 juga disepakati asumsi makro yang ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini, prospek perekonomian global serta domestik.

Berikut asumsi makro APBNP 2015:

* Pertumbuhan ekonomi 5,7 persen
* Inflasi 5 persen
* Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan 6,2 persen
* Nilai tukar rupiah Rp 12.500 per dolar Amerika Serikat
* Harga minyak Indonesia (ICP) US$ 60 per barel
* Lifting minyak 825 ribu barel per hari
* Lifting gas 1,22 juta barel setara minyak per hari

* Penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.761,6 triliun. Berarti ada defisit Rp 222,5 triliun atau 1,9 persen dari PDB.
* Penerimaan negara dari pajak non migas ditargetkan Rp 1.439,7 triliun. ‎Dengan tax ratio 13,69 persen.

* Semen‎tara target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batubara (minerba) ditargetkan Rp 52,2 triliun, PNBP sektor kehutanan Rp 4,7 triliun, PNBP sektor perikanan Rp 578,8 miliar, dan PNBP Kemenhumham Rp 4,26 triliun.

* Untuk subsidi energi, yang dialokasikan adalah untuk bahan bakar minyak, elpiji Rp 64,6 triliun dan subsidi listrik Rp 73 triliun. Suntikan modal atau penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN ditetapkan Rp 64,82 triliun.

(CNN Indonesia)

Global Bond Bank

BBTN : Bank tabungan to issue 11.9 T rupiah bonds ; OJK

BNII : bank international indonesia to issue 8.4T rupiah bonds ; OJK

BNGA : Bank cimb niaga to issue 6.9T rupiah bonds ; OJK

BBRI : Bank rakyat to sell global bonds equivalent to 5.8T rupiah ; OJK

BBNI : bank negara indonesia plans global bond to raise 6T rupiah ; OJK

Indonesia regulator target 2015 bank loan growth at 16.4% YoY.

source : bbm